Singkawang. Jumlah warga miskin di Kota Singkawang cukup besar. Jauh lebih besar dibandingkan yang terdata. Fenomenanya seperti gunung es, hanya sedikit yang muncul permukaan.
“Orang kurang mampu di Kota Singkawang memang cukup besar,” kata Drs Muslimin MSi, Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/10) lalu.
Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPPS) 2011 tercatat 13.588 Rumah Tangga Miskin (RTM). “Kalau kita asumsikan dalam satu Kepala Keluarga (KK) ada lima orang, maka jumlahnya sekitar 70 ribu atau sekitar 30 persen penduduk Kota Singkawang yang jumlahnya mencapai 250 ribu jiwa,” papar Muslimin.
Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Singkawang, sekitar 23 ribu KK yang masuk kategori RTM. “Jadi sebenarnya, potensi orang miskin itu besar juga, cuma yang kelihatannya saja sedikit,” tegas Muslimin.
Masyarakat kurang mampu yang mendapat program perlindungan sosial, atau yang mengantongi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 7.845 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) 854 RTS. “Pak Walikota menginstruksikan untuk melakukan pendataan ulang atau verifikasi ulang data orang yang tidak mampu, agar datanya lebih valid,” jelas Muslimin.
Verifikasi ulang data warga kurang mampu ini, kata Muslimin, memang sebaiknya melibatkan Rukun Tetangga (RT), karena merekalah yang lebih mengetahui kondisi warganya. “Tetapi juga perlu tenaga pendamping lainnya yang memberikan pelatihan dan sosialisasi serta crosscheck ulang data,” ujarnya.
Pendampingan tersebut, jelas Muslimin, tentunya juga menjadi tugas Dinsosnakertrans Kota Singkawang. “Tugas kita memang cukup banyak, selain menangani orang kurang mampu, juga orang telantar, kurang waras serta mayat tanpa identitas,” ungkapnya.
Untuk melaksanakan berbagai tugas tersebut, kata Muslimin, Dinsosnakertrans dihadapkan pada kekurangan anggaran. “Anggaran kita terbatas sekitar Rp 400 juta untuk satu tahun. Padahal tugas lain juga banyak di dinas ini,” tuturnya.
Diantaranya menyangkut program pengadaan lahan wakaf sekitar 0,5 hektar yang memakan alokasi anggaran Rp 400 hingga Rp 500 juta. Tetapi hal itu dicoret dari mata anggaran RAPBD 2014. Sangat disayangkan, padahal program ini sangat penting. “Sejak saya menjabat sebagai Kepala Dinsosnakertrans saja, sudah ada sekitar empat hingga lima mayat tanpa identitas. Untuk menguburkannya tentu sulit, karena susah mencari lahan wakaf untuk mengubur mayat tanpa identitas,” pungkas Muslimin. (dik)
Sumber : Rakyat Kalbar
0 komentar:
Posting Komentar